Sumbawa, SelarasNews.id – Masyarakat Sumbawa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumbawa meminta kehadiran tambang rakyat mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat terutama di lingkar tambang.
Pertambangan selalu menghadirkan pandangan yang menjanjikan kemakmuran dengan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah maupun masyarakat. Di lain sisi pertambangan ini meninggalkan luka ekologis dan sosial yang sulit disembuhkan.
Baca juga : Jalan Lintas Ulu Aer Prajak Yang Putus, Kini Mulai Diperbaiki
Seperti halnya tambang rakyat sering kali berdiri di persimpangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.
Ketua LSM Garda Sumbawa, Hermanto, saat pertemuan Aliansi LSM Sumbawa di Rumah Makan Putra Jogja Sumbawa pada Sabtu, (15/11) mengatakan di Indonesia saat ini Undang-Undang Minerba mencoba menawarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Legalitas ini diharapkan menjadi pintu resmi bagi masyarakat mengelola tambang skala kecil secara aman, adil dan berkeadilan,” pinta Viktor sapaan akrab Ketua LSM Garda Sumbawa.
Baca juga : Dua Rumah Warga Di Bukit Tinggi Sumbawa Diterjang Tanah Longsor
Di Nusa Tenggara Barat sudah ada Sebanyak 13 koperasi mulai dari Lombok Barat, Sumbawa, Dompu, hingga Kabupaten Bima mengajukan IPR melalui sistem Online Single Submission (OSS) maupun jalur manual.
“Tambang rakyat yang selama ini ilegal mulai masuk ke ranah legal dan berkontribusi besar itu menghadirkan manfaat luas seperti penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan maupun Kesejahteraan masyarakat,” jelas Viktor.
IPR memberi ruang legal yang lebih aman dibandingkan aktivitas tambang ilegal. Meskipun demikian, proses administrasi bukanlah jaminan, Selain kelengkapan dokumen UKL-UPL, struktur pengurus dan rencana reklamasi pasca tambang, ada tantangan nyata dalam praktik pengelolaan.
Senada dengan itu, Ketua LSM Lingkar Hijau, Muhammad Taufan meminta kejelasan seperti legalitas formal yakni keberadaan mereka terutama siapa yang memberikan SK, gaji dan lainnya.
Baca juga : Jalan Lintas Ulu Aer Prajak Yang Putus, Kini Mulai Diperbaiki
Taufan berharap agar pemilik lahan diterbitkan Izin IPR sebagaimana IPR yang sudah diterbitkan sebelumnya.
Begitu juga Ketua LSM Gempar, Rudini, meminta keterbukaan dan transparansi terkait keberadaan IPR.
“Sosialisasi masih sangat kurang seperti dampak positif keberadaan untuk masyarakat lingkar tambang termasuk pihak yang bertanggungjawab,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan Mekanisme mengakomodir LSM dengan keberadaan IPR sehingga ke depannya tidak ada pro maupun kontra yang berdampak Kamtibmas di Kabupaten Sumbawa.
“Peran aparat penegak hukum terkait keberadaan IPR penting karena kehadiran IPR Melegalkan pertambangan rakyat yang sebelumnya ilegal dan mendukung IPR ketika semuanya jelas dan transparan,” jelasnya.
Kemudian Ketua LSM Bakti, Amiruddin, menginginkan LSM lainnya juga terakomodir karena keberadaan IPR ini belum mengakomodir semua LSM yang ada di Kabupaten Sumbawa agar tidak terjadi kecemburuan sosial.
Sementara itu, Kasubdit 5 Ditintelkam Polda NTB, Kompol Iwan Sugianto, menekankan pentingnya situasi keamanan dan ketertiban untuk tetap menjaga daerah tetap kondusif.
Baca juga : Berdampak Buruk Bagi Keluarga, Ketua GOW Sumbawa Ajak Masyarakat Cegah Pernikahan Dini
“Saya sangat merasakan hal-hal yang diharapkan teman-teman LSM seperti apa yang ada di Lantung dan Semua usulan dan saran dari teman-teman LSM Sumbawa akan kami sampaikan ke pihak terkait. Karena harus ada kejelasan, transparansi maupun sosialisasi keberadaan dan manfaat IPR sebab Kesejahteraan yang harus diprioritaskan,” ungkap Iwan sapaan akrab Mantan Waka Polres Sumbawa itu.
Iwan mengharapkan kekompakan LSM Sumbawa mendukung IPR ini menjadi percontohan dan model untuk daerah lain.
Hadir dalam kesempatan itu LSM Garda Sumbawa, LSM Lingkar Hijau, LSM Gempar, LSM Gertak, LSM Reformasi, LSM Cendrawasih, LSM Pemuda Pancasila, LSM Gerakan Pemberdayaan Sumbawa (GPS), LSM Garuda Hitam, LSM Bakti, dan LSM Lembaga Pengawas Reformasi (LPRI). (SN/01)
