Sumbawa, SelarasNews.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., membuka Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2025, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, (18/11).
Hadir juga anggota FORKOPIMDA Kabupaten Sumbawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta OPD terkait.
Baca juga : Gerebek Kampung Rawan Narkoba di KSB, Tim Gabungan Amankan 8 Terduga Pelaku
Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Sumbawa berada pada kategori “Tanggap” terhadap ancaman narkoba. Kategori ini bukan capaian kecil, tetapi juga bukan alasan untuk berpuas diri. Hal ini karena kabupaten Sumbawa memiliki target untuk naik kelas menjadi daerah dengan kategori “Sangat Tanggap”.
Selain itu, dalam program rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa mencatat target sebanyak 69 Klien pada Tahun 2025. Akan tetapi, hingga Oktober 2025 telah tercapai 96 klien yang menjalani rehabilitasi, atau sekitar 139% dari target. Namun, dibalik tercapainya target ini, menandakan masih terdapat banyak masyarakat yang terjerat dalam lingkaran narkoba.
Ia menekankan Narkoba ini merupakan sebuah musibah besar bagi keluarga dan Masyarakat. “Pencegahan terhadap bahaya narkoba dimulai dari keluarga sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkoba, bukan BNN ataupun pihak kepolisian,” jelasnya.
Baca juga : Komitmen Berantas Narkoba, Polres Sumbawa Kembali Bekuk Tiga Pria di Kecamatan Buer
Lebih lanjut, Ia mengajak seluruh pihak untuk menyatukan langkah dan kekuatan, mulai dari pemerintah daerah, pihak kepolisian, dunia usaha, serta seluruh Masyarakat sebagai strategi pencegahan narkoba.
“Setiap instansi terkait, memiliki peran masing-masing, dan peran yang dimiliki tersebut menjadi tidak berarti jika tidak terhubung dalam satu tujuan yang sama,” ujarnya.
Jarot menekankan sebagai upaya untuk menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba bukan hanya tentang meraih status, melainkan tentang membangun cara pandang baru, yang pertama, bahwa pencegahan jauh lebih murah daripada penanganan, dan orang tua sebagai benteng pertahanan pertama. Kedua, aparatur pemerintah harus menjadi teladan, bukannya malah menjadi pihak yang terlibat dalam narkoba. (SN/01)
nya.
