Sumbawa, SelarasNews.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa kembali memfasilitasi pertemuan lintas stakeholder di bidang pangan.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Asisten II Setda Sumbawa, Kamis lalu ini, melibatkan Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Sumbawa, Dekopinda Sumbawa, Kopsyah BMT Insan Samawa serta dinas terkait.
Baca juga : Dukung MBG, Petani di Sumbawa Konsisten Tanam Sayur dan Buah
Pertemuan ini diinisiasi Bidang Ekonomi Bappeda Sumbawa sebagai langkah mempersiapkan kemandirian pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada tahun 2026 mendatang, Kabupaten Sumbawa direncanakan membangun lebih dari 50 SPPG yang melayani lebih dari 200.000 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bappeda Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa fasilitasi terhadap para pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan kesiapan pangan lokal dalam mendukung MBG.
“Harapannya masyarakat, khususnya para petani, dapat terlibat maksimal dalam penyiapan bahan baku menu SPPG untuk pemenuhan makan bergizi di Sumbawa,” ujarnya.
Baca juga : Agar Dirasakan Masyarakat Keberadaannya, SPPG Diminta Serap Komoditas Lokal Untuk MBG
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sumbawa, Andi Kusmayadi, memandu forum diskusi dengan meminta BUMP memaparkan jenis komoditas yang mereka hasilkan. Di sisi lain, Korwil BGN Sumbawa memaparkan daftar kebutuhan bahan baku yang harus dipenuhi tiap SPPG.
“Dengan tukar-menukar informasi, BUMP dan BGN bisa saling mengisi ruang kosong yang menyebabkan kesenjangan dalam pemenuhan rantai pasok,” jelas Andi.
Setelah pemaparan BUMP dan BGN, perwakilan Dinas Pertanian Sumbawa menambahkan bahwa pelibatan Kelompok Wanita Tani (KWT) di setiap desa sangat penting, terutama dalam penyediaan bahan pangan siap olah untuk mempercepat proses produksi di SPPG.
Pada sesi penutup, Ketua Dekopinda Sumbawa sekaligus Ketua Kopsyah BMT Insan Samawa, Rai Saputra, S.IP, menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan BUMP, khususnya dalam pengelolaan usaha berbasis koperasi syariah.
Rai menjelaskan bahwa koperasi yang ia bina sudah terlibat dalam pemenuhan bahan baku beberapa SPPG melalui pemberdayaan anggota. Namun ia mendorong agar BUMP memperkuat SDM dan kelembagaannya sehingga mampu memfasilitasi permodalan tanam dan menjadi offtaker hasil panen anggota.
“Jika konsep koperasi belum optimal, BUMP bisa bekerja sama dengan koperasi kuat modal melalui skema business to business. Koperasi dapat menjadi offtaker, sementara hasil kerja sama berbasis sistem bagi hasil,” terangnya.
Baca juga : Upaya Pemerataan Program MBG, Sumbawa Dapat tambahan 32 SPPG wilayah 3T
Rai juga menegaskan komitmen Dekopinda Sumbawa untuk mengawal jaringan kemitraan antara BUMP sebagai produsen dan SPPG sebagai hilir distribusi produk.
Di akhir pernyataan, Rai mengungkapkan bahwa Dekopinda Sumbawa dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan kembali mengundang BUMP dan BGN untuk membahas skema kemitraan secara lebih teknis dan komprehensif. (SN/01)
