Kurangi Volume Sampah Masuk ke TPA, Puluhan TPS3R Mangkrak Akan Diaktifkan Kembali

Kurangi Volume Sampah Masuk ke TPA, Puluhan TPS3R Mangkrak Akan Diaktifkan Kembali

Sumbawa, SelarasNews.id – Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah geografis terluas di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sampah masih menjadi permasalahan besar di wilayah itu, karena semua sampah yang ada belum tertangani dengan baik.

Sebagai upaya mengurangi sampah rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa mengaktifkan kembali terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang tidak kunjung dimanfaatkan atau mangkrak.

Baca juga : Meski Sumbawa Musim Hujan, Stok Pangan Masih Aman dan Harga Bahan Pokok Masih Stabil

Terlebih lagi setiap harinya jumlah sampah terutama sampah rumah tangga semakin meningkat dan tidak ditunjang sarana maupun sarana yang memadai karena itu, TPS3R perlu diaktifkan kembali untuk mengurangi sampah rumah tangga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada Rabu, (21/01) mengatakan dari 12 TPS3R yang dibangun beberapa tahun lalu, hanya dua yang beroperasi dan sisanya masih belum bisa dimanfaatkan karena anggaran yang terbatas.

Baca juga : Periode Tanam Musim Hujan, Realilasi Tanam Padi di Sumbawa Baru Mencapai 35.051 Hektare

“Ada beberapa persoalan terkait belum optimalnya keberadaan TPS3R ini, yakni biaya operasional yang tinggi. Selain itu, kelembagaan saat penyerahan TPS3R sudah tidak aktif lagi sehingga butuh penyegaran pengurus,” ujarnya.

Terhadap kondisi itu, pemerintah saat ini tengah melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) karena untuk pengelolaan merupakan kewenangan desa dan pihaknya pun tetap mendorong agar TPS3R tersebut bisa menggeliat terutama dengan sharing anggaran dari desa.

Baca juga : Bupati Sumbawa Luncurkan Bale Mula dan Coffee Night Dalam Rangkaian HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa

“Bangunan dan peralatannya sudah dihibahkan, karena itu kami berharap pemdes bisa mengintervensi anggarannya melalui APBDes. Terlebih lagi desa dapat membuat proposal dan meminta bantuan ke provinsi sehingga desa juga bertanggung jawab untuk mengelola bantuan tersebut,” harapnya.

Pipin Sakti Bitongo, mengungkapkan keberpihakan anggaran dari desa sangat diharapkan agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan, karena ketika mengandalkan anggaran daerah hasilnya tidak akan maksimal.

“Dalam waktu dekat kami akan kembali berkoordinasi dengan dlhk provinsi untuk dilakukan pembinaan,” tutupnya. (SN/PKL-07)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *