Mataram, SelarasNews.id – Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang geografisnya cukup luas dan terdapat dua pulau besar yakni Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Di daerah ini pernah terjadi bencana Tsunami, Gempa Bumi, kekeringan saat musim kemarau bahkan banjir saat musim hujan.
Sebagai langkah penanggulangan bencana daerah yang cukup beragam dan kompleks ini Pemerintah Provinsi NTB, membangun kerjasama dengan Negara Australia melalui Program Siap Siaga.
Baca juga : BPBD NTB Perkuat Ketangguhan Bencana Melalui Kolaborasi Multipihak
Kegiatan kick off Rencana kerja tahunan Program Siap Siaga Provinsi NTB yang dilaksanakan di Kota Mataram pada Kamis, (26/02) dihadiri oleh pemangku kepentingan utama dari Pemerintah Australia, Catherine Meehan selaku First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, dan Lucy Dickinson sebagai Team Leader Program SIAP SIAGA.
Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi NTB, acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti. Turut hadir memberikan sambutan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menempatkan isu kebencanaan sebagai prioritas pembangunan.
“Program SIAP SIAGA awalnya dirancang sebagai inisiatif lima tahun (2019-2024), namun kini telah resmi diperpanjang hingga tahun 2028. Memasuki Fase II ini, program membawa mandat yang lebih tajam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI, penghidupan yang berkelanjutan serta adaptasi perubahan iklim’’ kata DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari.
Baca juga : Difasilitasi Sat Reskrim Polres Sumbawa Kasus Dugaan Penganiayaan Berakhir Damai
Pada AWP 2026 terdapat tujuh program yang dilaksanakan secara kolaboratif. Pertama, peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana. Dalam program ini dilakukan pendampingan teknis untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana di 10 kabupaten/kota di NTB. Selain itu, akan dilakukan pendampingan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).
Kedua, peningkatan strategi penanggulangan bencana. Akan dilakukan pendampingan evaluasi RPB Provinsi NTB dan finalisasi RPB Lombok Tengah. Selain itu pendampingan teknis dan fasilitasi Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi dan 3 Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa). Dalam program ini juga akan menyusun Pergub Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi NTB.
Ketiga, pemetaan dan evaluasi risiko bencana. Akan dilakukan pendampingan teknis penyusunan dokumen KRB Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa) dan pendampingan teknis untuk pemantauan IKD/IRB Provinsi NTB.
Keempat, peningkatan layanan data dan komunikasi penanggulangan bencana. pendampingan teknis akselerasi pemanfaatan SIK Provinsi NTB di level daerah serta pendampingan teknis untuk pengembangan lanjutan SIK (tahap 4) Provinsi NTB dan DESTANA yang inklusif dan integratif untuk mendukung sinergi dalam perencanaan dan pemantauan program desa (termasuk konvergensi antara API-PRB dan SDGs Desa).
Baca juga : Wujud Kepedulian di Bulan Suci, Kapolres Sumbawa Pimpin Langsung Pembagian Takjil Berkah Ramadan
Kelima, peningkatan dan pengembangan kebijakan dan peraturan untuk kesiapan bencana melalui penguatan kolaborasi pentahelix dan berbagi pengetahuan penanggulangan bencana. Kegiatannya berupa pendampingan teknis koordinasi dan sinergi antara Forum PRB Provinsi NTB, Forum PRB Kab/Kota dan Forum Perguruan Tinggi untuk pengarusutamaan ketangguhan desa dan PRBBK melalui mekanisme KKN Pemberdayaan Desa. Memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan menyusun peta sebaran disabilitas di daerah rawan bencana. Program ini juga mendorong penyusunan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang ramah terhadap kelompok rentan.
Keenam, peningkatan kualitas kebijakan pemulihan pascabencana melalui pendampingan teknis dan fasilitasi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) termasuk peningkatan kapasitas sektor RR untuk JITUPASNA.
Ketujuh, peningkatan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana lokal melalui pendampingan teknis penguatan klaster logistik Provinsi NTB.
“Fokus pelaksanaan Program SIAP SIAGA NTB di tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kolaborasi dan kemitraan multi-pihak serta mendukung pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran dari implementasi program-program Penanggulangan Bencana,” tutup Angga. (SN/PKL-04)
