Mataram, SelarasNews.id – Posisi geografis NTB yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi menuntut penguatan sistem pengelolaan risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan.
Pendekatan sistem yang menyeluruh terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana memerlukan kolaborasi yang efektif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan menyusun manajemen risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan.
Baca juga : Difasilitasi Sat Reskrim Polres Sumbawa Kasus Dugaan Penganiayaan Berakhir Damai
Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, yang didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana), selalu menerapkan pendekatan sistem yang menyeluruh dalam upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam dalam memperkuat ketangguhan bencana.
Sebagai langkah penguatan itu, dilaksanakan kegiatan kick off yang diselenggarakan pada Kamis, (26/02) di Kota Mataram. Kick off ini menandai secara resmi implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) untuk Tahun Anggaran 2026.
“Kick off ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar seluruh program selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin.
Baca juga : Wujud Kepedulian di Bulan Suci, Kapolres Sumbawa Pimpin Langsung Pembagian Takjil Berkah Ramadan
Acara ini menjadi momentum keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di wilayah NTB. Fokus utama program pada tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kerja sama multipihak serta penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat provinsi maupun di 3 kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa) dengan Program SIAP SIAGA.
Sadimin menegaskan bahwa pengelolaan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah akan terus diperkuat untuk memastikan dampak nyata bagi ketangguhan masyarakat di lapangan. Melalui kick off ini, diharapkan terbentuk rencana aksi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sepanjang tahun.
“Kolaborasi yang telah dibangun selama ini kita harapkan semakin kuat di tahun 2026 hingga akhir Program SIAP SIAGA,’’ kata Sadimin.
Jalinan kolaborasi yang dibangun telah melahirkan berbagai inisiatif. Pada Desember 2024 dilaunching Unit Layanan Disabilitas yang dalam setahun perjalannya berhasil melakukan pengolahan data terpilah penyandang disabilitas di tiga kabupaten.
Baca juga : Ramadan Membentuk Karakter di Era Digitalisasi
Di samping pelibatan berbagai sektor, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mendukung resiliensi terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB dan Forum PRB Perguruan Tinggi dilakukan pendampingan pada desa melalui program KKN Tematik Destana. Selain itu, Forum PRB NTB telah Menyusun laporan kajian ketangguhan pulau-pulau kecil di KLU dan Sumbawa. (SN/PKL-03)
