Sumbawa, SelarasNews.id – Setiap lebaran terutama Idul Fitri masyarakat sumbawa memiliki kebiasaan berbagi THR bagi anggota keluarga maupun kerabat dan tetangga dengan Uang Pecahan Kecil (UPK).
Akibat tingginya permintaan masyarakat untuk kebutuhan uang kecil yang akan digunakan saat Idul Fitri mendatang, perbankan yang ada di sumbawa perlu penambahan UPK. Hal ini dilakukan karena jumlah UPK yang ada mulai menipis.
Baca juga : Masif Diverifikasi dan Validasi, Angka Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Menurun
Kepala Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa, Ika Gita Listiana, mengatakan antusiasme masyarakat di Kabupaten Sumbawa untuk menukarkan uang pecahan kecil selama ramadan dan menjelang hari raya terpantau sangat tinggi.
“Meski jumlah UPK yang diberikan untuk Kabupaten Sumbawa lebih besar dari tahun sebelumnya masih belum memadai. karena itu, pihaknya bersurat ke Bank Indonesia (BI) untuk meminta tambahan stok UPK mulai dari nominal 20.000 hingga 1.000 Rupiah,” jelas Listi sapaan akrab Kepala Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa saat ditemui media ini pada Senin, (09/03).
Baca juga : Malam Nuzulul Quran 1447 H, Bupati Sumbawa Ajak Masyarakat Jadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup
Langkah itu, diambil karena stok UPK di teller saat ini sudah mulai menipis akibat tingginya permintaan dari berbagai unit dan masyarakat.
“Pelayanan penukaran UPK ini tidak hanya terfokus di kantor cabang tetapi juga didistribusikan ke lima unit yang tersebar di wilayah Kecamatan Lunyuk, Alas, Utan Lopok, dan Kecamatan Plampang,” terang Listi.
Dari kelima unit itu, wilayah Kecamatan Alas dan Plampang merupakan area dengan volume penukaran terbesar karena cakupan wilayah dan jumlah penduduknya yang cukup banyak.
Baca juga : Sebanyak 16 Miliar Rupiah Uang Pecahan Kecil Untuk Kebutuhan Idul Fitri Di Kabupaten Sumbawa
Listi menekankan guna menjaga ketertiban dan memastikan ketersediaan stok, ia menghimbau masyarakat untuk mendaftar satu hari sebelum (H1) melakukan penukaran melalui link pintar.bi.co.id yang ada di Serambi 2026.
“Mengingat jumlah stok yang terbatas kami memberlakukan pembatasan jumlah penukaran per orang agar distribusi uang pecahan kecil dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat dan mencegah adanya oknum yang memperjualbelikan uang pecahan tersebut tersebut,” tutup Listi. (SN/PKL-04)
