Sumbawa, SelarasNews.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori memimpin rapat koordinasi terkait Aset Koperasi Desa Merah Putih Bersama,
Pada acara tersebut turut hadir Dandim 1607/Sumbawa, sejumlah kepala OPD, kabid aset, perwakilan Dinas Koperasi UKM, PMD, dan pengurus Koperasi Merah Putih.acara bertempat di Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, pada Kamis, (07/05).
Baca juga : Buka Sosialisasi Bale Mediasi, Ansori Minta Bale Mediasi Selalu Hadir Untuk Masyarakat Sumbawa
Dalam Sambutanya Wakil Bupati Sumbawa menegaskan agar persoalan pemanfaatan aset daerah untuk Koperasi Merah Putih segera dieksekusi tanpa rapat berulang. Hal itu disampaikan Wabup Sumbawa saat memimpin rapat koordinasi terkait aset Koperasi Desa Merah Putih.
“Sebetulnya tadi sudah ketemu kuncinya, ketemu jawabannya. Tinggal bagaimana kita implementasikan. Jangan rapat lagi, rapat lagi. Langsung eksekusi,” tegas Wabup Sumbawa.
Lebih lanjut Wabup Sumbawa menyoroti pentingnya kehadiran kepala OPD selaku pemegang barang dalam rapat pengambilan keputusan. “Kalau hari ini yang hadir bukan kepala OPD, kan ragu juga. Kalau ini rapat yang memutuskan sesuatu, harus kepala OPD yang hadir. Kalau yang diundang direktur, yang datang harus direktur. Jangan diwakilkan kalau tidak bisa memutuskan,” ucapnya.
Baca juga : ASN Pemda Kabupaten Sumbawa Dipastikan Gunakan Aplikasi Presensi Resmi
Ia mencontohkan, rapat dengan pengusaha pun selalu dihadirkan pengambil keputusan. “Ini kita sudah kekeluargaan, tapi tetap perlu ada yang bisa memutuskan saat itu juga,” tambahnya.
Menurut Wabup Sumbawa, solusi sudah mengerucut pada skema pinjam pakai aset. “Kuncinya kan bahwa nanti adalah pinjam pakai antara pemegang barang dengan pemegang barang, atau antara pemegang barang dengan dinas teknis terkait KMPB, yaitu Dinas Koperasi,” jelasnya.
Skema ini dinilai paling cepat dan aman. “Kalau hanya pinjam pakai dalam kurun waktu tertentu, tahun kedua nanti bisa dievaluasi atau diperbarui. Kalau koperasi sudah ada SHU, nanti bisa dibicarakan lagi pola kerja samanya,” ujarnya.
Agar tidak berputar-putar, Wabup Sumbawa meminta dibentuk sekretariat bersama. “Jangan saling lempar. Satunya lempar ke Kabid Aset, Kabid lempar ke Kadis Koperasi, Koperasi lempar lagi ke PMD. Begitu juga Dinas Pendidikan jangan dilempar lagi ke kepala sekolah. Dinas Kesehatan oke, tapi kalau KUPT-nya tidak oke, ya tidak jalan. Ini perintah negara, perintah Presiden. Jangan sampai ada negara dalam negara,” ungkapnya
Baca juga : Gerebek Kios di Wilayah Tarano, Tim Gabungan Amankan 10 Poket Narkoba Jenis Sabu
Akhirnya sampai ada pengurus koperasi yang mundur gara-gara berputar-putar. “Sekretariat bisa ditempatkan di Dinas Koperasi atau di ruang sebelah Bupati. “Tempatkan beberapa orang di situ, setiap hari memantau. Semua urusan datang ke situ. Kalau ada pengurus koperasi, langsung diproses, surat langsung terbit, langsung ditandatangani. Selesai saat itu juga, tidak berputar-putar,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Wabup Sumbawa mengingatkan ada target dari Presiden yang harus dikejar. “Lebih-lebih nanti pada akhir Juli ada instruksi dari Pak Presiden. Mungkin Sumbawa harus menyiapkan berapa ratus koperasi yang sudah jadi. Inilah yang harus kita kejar,” tegasnya.
Wabup Sumbawa juga menekankan aset yang dipakai untuk Koperasi Merah Putih tetap milik negara. “Saya yakin ini tidak akan ke mana-mana dan tidak akan dimiliki kelompok atau perorangan. Semuanya jelas. Kadis Koperasi nanti atas nama koperasi atau nama pemerintah daerah, itu juga sebagai tugas negara
Ia mencontohkan pola kerja seperti program MBG. “Sepakat dulu dengan yang punya tanah, apakah dibeli atau dihibahkan. Kalau menunggu, titiknya bisa hilang diganti yang lain. Jadi langsung eksekusi,” tutupnya. (SN/01)
