Sumbawa, SelarasNews.id – Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan yang digelar Inspektorat Kabupaten Sumbawa. Rakor berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, pada Kamis, (18/06).
Rapat dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Inspektorat Didi Hermansyah, S.E, para camat se-Kabupaten Sumbawa, serta Kepala OPD lingkup Pemkab Sumbawa.
Baca juga : Dukung Kelancaran SPMB 2026, Dukcapil Sumbawa Buka Layanan Aktivasi IKD di Hari Libur
Dalam sambutannya Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, SE menjelaskan rakor bertujuan meningkatkan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah mewujudkan tata kelola akuntabel, transparan, dan bebas penyimpangan.
Fokus utama rakor, kata Didi, adalah percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. “Tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan indikator penting mengukur komitmen pemda terhadap perbaikan tata kelola keuangan dan administrasi,” pungkasnya.
Sementara itu dalam sambutannya Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori, menegaskan pengawasan adalah instrumen penting agar program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga : Hadapi Krisis Iklim di Sumbawa, FPRB, BPBD dan Konsepsi Berkolaborasi
“Pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Wabup Sumbawa meminta seluruh perangkat daerah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Ia mendorong koordinasi diperkuat dan penyelesaian tindak lanjut dipercepat, terutama yang masih menjadi perhatian BPK.
Wabup Sumbawa juga menekankan pentingnya Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman kerja Inspektorat. Melalui PKPT, Inspektorat diharapkan menjalankan peran pembinaan, pendampingan, dan pengawasan efektif guna mencegah penyimpangan.
Baca juga : DPP PDIP Ungkap Alasan Sumbawa Dipilih sebagai Tuan Rumah Perdana Soekarno Volley Cup
Wabup mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan pengawasan sebagai budaya kerja. “Sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya.
Pemkab Sumbawa berharap rakor ini memperkuat sinergi Inspektorat-OPD untuk meningkatkan akuntabilitas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (SN/01)
