Sumbawa, SelarasNews.id – Menjelang pesta demokrasi mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa tancap gas dalam memastikan integritas data pemilih. Memasuki Triwulan II tahun 2026, KPU Sumbawa resmi menggelar kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di berbagai wilayah kecamatan.
Langkah “jemput bola” ini diambil sebagai upaya konkret menjaga akurasi dan validitas data pemilih agar tetap mutakhir. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP, menegaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan adalah kunci utama untuk meminimalisir kesalahan administratif.
Baca juga : Kapolres Sumbawa Pimpin Sertijab Kasat Binmas dan Dua Kapolsek Serta Pelepasan Purna Tugas
“Coktas ini adalah bentuk verifikasi faktual. Petugas kami akan mencocokkan data langsung di lapangan, mulai dari pengecekan identitas hingga memastikan setiap warga yang sudah memenuhi syarat masuk ke dalam daftar,” ujar Syamsi saat dikonfirmasi pada Jumat, (01/05)
Apa Saja yang Dilakukan dalam Coktas? Proses verifikasi ini tidak hanya sekadar mendata, tetapi mencakup tiga agenda utama yakni Validasi Identitas, Koreksi Data dan penyaringan pemilih baru.
“Mencocokkan data yang ada dengan dokumen kependudukan asli di lapangan.Memperbaiki elemen data yang tidak sesuai atau mengalami perubahan dan mengakomodasi warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih agar tidak kehilangan hak suaranya” jelasnya.
Baca juga : Bersama Cegah Narkoba, Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Tegaskan Komitmen
Meskipun saat ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang terdeteksi memiliki potensi ketidaksesuaian data tinggi, Syamsi memastikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.
KPU Sumbawa juga memastikan bahwa setiap data yang masuk akan melewati proses penyaringan yang ketat. Hasil dari Coktas ini nantinya tidak langsung final, melainkan akan diuji kembali dalam forum resmi.
Baca juga : Aksi Jambret Payudara di Utan Sempat Ancam Suami Korban, Pelaku Ditangkap Saat Tidur
“Hasil Coktas akan kami bawa ke rapat pleno setiap tiga bulan sekali. Kami melibatkan Bawaslu dan Dukcapil agar data yang dihasilkan benar-benar valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambah Syamsi.
Melalui gerakan proaktif ini, diharapkan potensi sengketa data pemilih di masa depan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menjamin setiap hak suara masyarakat Sumbawa terlindungi dengan baik. (SN/01)
