Sumbawa, SelarasNews.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori didampingi oleh Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa menemui Massa Aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Ruang Rapat H.Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, pada Rabu, (24/06).
Dalam sambutannya Wakil Bupati Sumbawa menegaskan pemerintah terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, ruang diskusi diperlukan agar program pemerintah bisa diawasi, dievaluasi, dan dikawal bersama.
Baca juga : Perkuat Pemberdayaan Keluarga, Ketua TP PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD Kecamatan Dilantik
“Pemerintah membutuhkan ruang diskusi dan masukan dari masyarakat agar program-program yang dijalankan dapat diawasi, dievaluasi, dan dikawal bersama. Karena itu, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman,” ujar Wakil Bupati di hadapan massa aksi PMII.
Wabup Sumbawa menyampaikan apresiasi atas kritik dan saran yang disampaikan mahasiswa. Ia menilai keterbukaan menerima masukan adalah bagian dari demokrasi.
“Kami berterima kasih telah mengkritisi dan memberikan saran. Inilah bagian dari demokrasi, duduk dan dialog agar tidak ada yang tersumbat antara pemerintah dan rakyatnya,” katanya.
Baca juga : Bupati Sumbawa Lepas Kontingen PWI Kabupaten Sumbawa Menuju Porwada NTB 2026
Di hadapan massa aksi, Wabup menegaskan penggunaan anggaran daerah wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia mengakui masih banyak persoalan yang harus dibenahi, namun penyelesaiannya butuh proses.
“Semua ada proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi tujuan akhirnya sama, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya.
Wabup Sumbawa juga mengakui pengawasan terhadap pelayanan publik dan kinerja OPD masih harus diperkuat. Terkait keluhan distribusi gas bersubsidi, ia bersikap tegas.
“Saya tidak akan ragu mencabut izin pangkalan yang terbukti bermain di atas penderitaan masyarakat,” ujarnya.
Wabup Sumbawa menutup dengan menekankan bahwa keterbukaan pemerintah menerima masukan menjadi modal penting agar berbagai persoalan daerah dapat dibahas secara terbuka dan dicari solusinya bersama. (SN/01)
