Sumbawa Barat, SelarasNews.id – Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Sumbawa Barat Tentang Perda APBD Tahun Anggaran 2026, Memprioritaskan Program yang menyentuh layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan, pengetasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan sosial.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Sumbawa Barat Tentang Perda APBD Tahun Anggaran 2026, pada Rabu (01/9) di Ruang Sidang Paripurna DPRD KSB.
Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah mencermati seluruh rekomendasi yang di sampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD KSB, yang sangat positif dan konstruktif. Oleh karna itu Pemda mengucapkan terimakasih atas rekomendasi yang telah diberikan.
Ia mengatakan dalam Pendapatan Daerah, pemerintah daerah mencermati catatan banggar terkait masih terbatas layanan kontribusi pada PAD serta ketergantungan terhadap dana transfer. Karena itu, pemerintah daerah sependapat peningkatan PAD perlu dilakukan secara inovatif dan berkesinambungan.
“Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dan akan terus diperkuat disertai pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan akurasi data, mengurangi kebocoran penerimaan, dan memperluas basis wajib pajak” sambungnya.
Baca juga : DPRD KSB Sampaikan Laporan Hasil Pembahasan Raperda Tentang APBD TA 2026
Selain itu, potensi pariwisata, pertanian, perikanan, jasa perdagangan dan pemanfaatan aset daerah akan dioptimalkan agar kedepan kemandirian fiskal dapat ditingkatkan sesuai prinsip kehati- harian dan keadilan.
“Terkait belanja daerah kami memahami bahwa kebutuhan belanja ini terus meningkatkan ditengah keterbatasan pendapatan. Karena itu, kami berkomitmen menjaga efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam alokasi belanja dengan memprioritaskan program yang menyentuh layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta dukungan terhadap UMKM dan ekonomi lokal” terangnya.
Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat juga sejalan dengan rekomendasi banggar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan, listrik, air bersih, serta sarana ketahanan pangan yang menjadi penopang utama peningkatan daya saing daerah.
“Kami terus berusaha mendorong menjaga kualitas belanja dengan menekankan pada belanja yang berpotensi pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial serta mengupayakan penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial, mendukung program prioritas daerah, seperti peningkatan sarana wisata dan pengembangan fasilitas publik yang menunjang produktivitas masyarakat” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, mengatakan pihaknya bersama masyarakat akan terus memantau dan mengawasi apa yang menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam perda APBD tahun anggaran 2026.
Baca juga : PW KAMMI NTB Harap Event MotoGP Mandalika Dongkrak Ekonomi Lokal
Ia meminta pembiayaan daerah harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dengan mengutamakan prinsip Value For Money agar setiap Rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Tiga hal utama yang perlu diperhatikan yakni perencanaan berbasis data dan Prioritas daerah agar belanja tidak menyebar tanpa arah, kemudian evaluasi program tidak hanya pada serapan anggaran tetapi juga pada output dan outcome yang dirasakan masyarakat dan pengendalian resiko fiskal untuk menjaga keberlanjutan APBD dengan langkah sesuai pada Perda yang ada serta berhati-hati dengan pembiayaan daerah tidak hanya sehat secara fiskal tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Sumbawa Barat” pungkasnya. (SN/01)
