Sumbawa, SelarasNews.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dengan sub kegiatan “Pengendalian Korupsi sebagai Bagian dari SPIP Terintegrasi”, yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, (08/07) di Aula H. Madelaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili, serta para pejabat terkait.
Baca juga : Gerakan Indonesia Asri Langit Biru Jadi Bukti Nyata Pengabdian Partai Demokrat
Laporan penyelenggaraan kegiatan disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, ST., MM, mewakili Inspektur Kabupaten Sumbawa. Dalam laporannya disampaikan bahwa kegiatan asistensi ini merupakan fasilitasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, akuntabel, dan transparan. SPIP Terintegrasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengendalian intern pemerintah sekaligus mengukur kemajuan organisasi dalam mencegah risiko korupsi sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sementara itu, Pengendali Teknis Tim Asistensi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Priyo Kartono, dalam sambutannya menjelaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan akuntabel. Menurutnya, setiap penyelenggara pemerintahan harus bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelayanan publik semakin berkualitas dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca juga : Dukung Gerakan Tobat Ekologis Nasional 2 Miliar Pohon, Bupati Sumbawa Ikuti Aksi Mangrove For Life
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat atas terselenggaranya kegiatan asistensi tersebut.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam membangun budaya integritas serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Wakil Bupati Sumbawa menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari penguatan sistem pengendalian intern di setiap perangkat daerah. “Oleh karena itu, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan terus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” sambungnya.
Wakil Bupati Sumbawa berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan asistensi dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan SPIP Terintegrasi. “Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Sumbawa sekaligus memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh perangkat daerah,” jelasnya.
Baca juga : Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025, Wabup Sumbawa Paparkan Transparansi 7 Laporan Keuangan
Melalui kegiatan asistensi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. “Dengan pengendalian intern yang semakin efektif, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat serta mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutupnya. (SN/01)
