KONI Sumbawa Akan Ambil Langkah Tegas, Ketika Musorprov KONI NTB Dikondisikan Tanpa Pemilihan Ketua Umum

Sumbawa, SelarasNews.id – Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan sikap tegas terkait kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya mengondisikan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB agar dilaksanakan tanpa agenda pemilihan Ketua Umum KONI NTB.

Sebagai Ketua KONI Sumbawa sekaligus salah satu voter yang memiliki hak suara dalam Musorprov, Abdul Rafiq menegaskan bahwa andaikan benar terdapat pihak-pihak yang mencoba mengarahkan Musorprov tanpa agenda pemilihan Ketua Umum, maka hal tersebut harus dipertanyakan secara terbuka berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi.

Baca juga : KONI Sumbawa Tegaskan Akan Tempuh Mekanisme Organisasi Hingga Baori dan DPR RI Ketika Pemilihan Ketua Umum KONI NTB Dihilangkan

“Andaikan memang ada pihak-pihak yang ingin mengondisikan Musorprov agar tidak memiliki agenda pemilihan Ketua Umum, tentu kami sebagai voter akan mempertanyakan dasar AD/ART-nya. Musorprov adalah forum organisasi yang memiliki kewenangan sendiri, sehingga setiap perubahan terhadap agenda harus memiliki dasar aturan yang jelas,” tegas Abdul Rafiq.

Menurutnya, KONI Sumbawa tidak ingin berprasangka terhadap pihak mana pun. Namun, sebagai pemilik hak suara, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan Musorprov berjalan sesuai aturan.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Kami hanya menyampaikan sikap andaikan hal tersebut benar terjadi. Kami tentu berkepentingan menjaga agar AD/ART dihormati dan hak voter tidak dikurangi,” ujarnya.

Baca juga : Berpotensi Dilaksanakan Tanpa Memilih Ketua Umum, Ketua KONI Sumbawa Minta Musorprov KONI NTB Dijalankan Sesuai AD/ART

Abdul Rafiq menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan menyangkut siapa calon yang akan didukung.

“Ini bukan soal siapa yang kami dukung dan siapa yang tidak kami dukung. Ini soal prinsip demokrasi organisasi. Kalau Ketua Umum memang menjadi kewenangan Musorprov untuk dipilih dan ditetapkan, maka berikan kesempatan kepada voter untuk menentukan,” katanya.

Keadilan Jangan Dikalahkan oleh Kekuasaan

Abdul Rafiq menegaskan bahwa sebagai voter, dirinya tidak ingin rasa keadilan dalam proses organisasi dirusak oleh kepentingan atau kekuasaan pihak mana pun.

“Saya sebagai voter tidak ingin rasa keadilan itu dirusak oleh kekuasaan, baik kekuasaan di daerah maupun kekuasaan di pusat. Keadilan harus menjadi milik semua orang, bukan milik kekuasaan. Aturan harus berlaku sama bagi siapa pun,” tegas Abdul Rafiq.

Menurutnya, Musorprov harus menjadi ruang yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh voter untuk menjalankan haknya, tanpa tekanan dan tanpa rekayasa agenda.

Baca juga : Soroti Dugaan Pengeroyokan Siswa, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumbawa Minta Pengawasan Anak Diperkuat

“Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam memperlakukan aturan. Kalau aturan memberikan hak kepada voter untuk memilih, maka hak itu harus dihormati. Jangan karena ada kepentingan tertentu, kemudian hak tersebut dikurangi,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar Musorprov tidak berubah menjadi sekadar forum formalitas. “Andaikan ada upaya mengondisikan Musorprov agar hanya menjadi forum untuk mengesahkan keputusan tertentu tanpa memberikan ruang bagi pemilihan Ketua Umum, tentu kami akan mempertanyakan dasar dan prosesnya,” tegas Abdul Rafiq.

KONI Sumbawa akan Menyampaikan Keberatan

Andaikan agenda pemilihan Ketua Umum benar-benar ditiadakan dengan cara atau berdasarkan aturan yang menurut kami telah dilanggar, Abdul Rafiq mengatakan KONI Sumbawa akan menyampaikan keberatan secara resmi dan meminta agar keberatan tersebut dicatat dalam berita acara Musorprov.

“Kami akan menggunakan hak kami sebagai voter. Kalau ada keputusan atau proses yang menurut kami melanggar aturan organisasi, kami akan menyampaikan keberatan secara resmi dan meminta semuanya dicatat dalam berita acara,” ujarnya.

Baca juga : Diduga Kepergok Akibat Kehabisan Bensin Saat Bawa Motor Curian, Polisi Amankan Dua Remaja dari Amukan Warga

Apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi, KONI Sumbawa siap menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, termasuk BAORI apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Kalau mekanisme internal tidak memberikan penyelesaian yang adil, kami tentu akan menempuh langkah sesuai aturan, termasuk menempuh BAORI. Semuanya akan kami lakukan secara konstitusional dan tidak dengan cara-cara di luar aturan,” jelasnya.

Bersurat ke DPR RI Terkait Itu

Abdul Rafiq juga menyatakan bahwa apabila persoalan tersebut benar-benar terjadi dan tidak memperoleh penyelesaian yang memadai, KONI Sumbawa akan bersurat secara resmi kepada Ketua DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dan meminta perhatian terhadap persoalan tata kelola organisasi olahraga serta hak anggota.

“Andaikan sampai terjadi persoalan seperti itu, kami juga akan menyampaikan surat resmi kepada Ketua DPR RI sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan permohonan perhatian. Kami ingin semua pihak memahami bahwa ada hak voter yang harus dihormati,” katanya.

Baca juga : Dorong Regenerasi Atlet Sepak Takraw Menuju PON 2028, Ketua KONI Sumbawa Buka Putra Tunggal Cup VI

Selain itu, KONI Sumbawa akan menempuh langkah hukum lainnya, termasuk jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi apabila terdapat norma undang-undang yang relevan dan secara hukum memenuhi persyaratan untuk diuji.

“Kami akan menempuh seluruh opsi yang tersedia sesuai ketentuan hukum. Yang kami perjuangkan bukan kepentingan pribadi atau calon tertentu, tetapi kepastian aturan, keadilan, hak voter, dan marwah organisasi,” tegas Abdul Rafiq.

Bukan Soal Siapa Yang Menang

Abdul Rafiq kembali menegaskan bahwa sikap tersebut tidak diarahkan untuk memenangkan calon tertentu.

“Kami tidak sedang memperjuangkan siapa yang harus menjadi Ketua Umum. Kami memperjuangkan agar pemilihan itu sendiri berlangsung sesuai aturan. Setelah itu, biarkan voter menentukan siapa yang mendapatkan kepercayaan,” ujarnya.

Baca juga : Peringati HUT ke-81 RI, SGU dan Bandara Sumbawa Laksanakan Pengibaran dan Parade Bendera Merah Putih Bawah Laut Serta Transplantasi Terumbu Karang

Ia berharap seluruh pihak menjaga suasana kondusif menjelang Musorprov dan memberikan ruang bagi proses demokrasi organisasi.

“Sekali lagi, kami tidak menuduh siapa pun. Kami hanya menyampaikan sikap andaikan ada pihak-pihak yang mencoba mengondisikan Musorprov tanpa agenda pemilihan Ketua Umum. Kalau itu terjadi dengan cara atau berdasarkan aturan yang menurut kami telah dilanggar, kami sebagai voter tentu akan menggunakan hak kami dan menempuh mekanisme yang tersedia. Jangan sampai kekuasaan mengalahkan keadilan. Karena keadilan bukan milik pusat, bukan milik daerah, dan bukan milik kelompok tertentu. Keadilan harus menjadi milik semua orang,” pungkas Abdul Rafiq. (SN/01)