Sumbawa, SelarasNews.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, membuka Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) melalui PT BPR NTB (Perseroda). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, pada Selasa (21/07).
Rapat tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Direktur Utama PT BPR NTB (Perseroda) beserta jajaran, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga : LBH GP Ansor Sumbawa Surati Polres, Desak Percepatan Penahanan Terduga Pelaku TPKS
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk membahas rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT BPR NTB (Perseroda) dalam penyaluran gaji PPPK, baik bagi pegawai penuh waktu maupun pegawai paruh waktu.
Selain membahas aspek teknis penyaluran gaji, pertemuan itu juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan PT BPR NTB (Perseroda) dalam mendukung pelayanan kepada aparatur pemerintah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyampaikan bahwa kerja sama yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada mekanisme penyaluran gaji PPPK, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah.
Baca juga : Kasus TPKS Ayah Kandung Naik Penyidikan: LBH GP Ansor Sumbawa Desak Penahanan Segera
“Kerja sama ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan PT BPR NTB (Perseroda),” ujarnya.
Wakil Bupati Sumbawa menambahkan, keberadaan PT BPR NTB (Perseroda) sebagai bank milik daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai mitra dalam layanan keuangan pemerintah, tetapi juga mampu memberikan pendampingan dan akses pembiayaan yang bermanfaat bagi para PPPK serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, apabila kerja sama ini dapat diwujudkan dengan baik, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para aparatur, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Di sisi lain, peningkatan aktivitas usaha PT BPR NTB (Perseroda) juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pemegang saham,” tutupnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik daerah, dalam menghadirkan layanan yang semakin efektif, efisien, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah secara berkelanjutan. (SN/01)
