Sumbawa, SelarasNews.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pelantikan Pejabat Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, bertempat di Aula H. Madelaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, pada Jumat (12/06) lalu.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, para Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Baca juga : Test PT AMMAN di Gelar Sumbawa, Bupati Sumbawa Minta Hasil Transparan dan Murni
Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, mengatakan sebanyak 209 Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) secara resmi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kepegawaian. “Mereka telah melalui berbagai tahapan, mulai dari masa percobaan, pelatihan dasar, evaluasi, hingga penilaian kinerja. Dari total 209 orang tersebut, sebanyak 195 orang menduduki jabatan fungsional dan 14 orang menempati jabatan pelaksana,” ujarnya.
Prosesi pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara dilakukan secara simbolis oleh Kasianus Asau, A.Md dan Suhasliza Novianti, S.I.Kom. Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Sumbawa, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, Budi Santoso, S.Sos., M.Si, serta Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Nurfaridah, S.Kom., M.M.
Menurutnya, proses menuju status ASN bukanlah perjalanan yang mudah karena para peserta telah melalui tahapan seleksi yang panjang, kompetitif, dan transparan, serta menjalani berbagai proses pembinaan selama masa CASN.
Baca juga : Buka Lomba Sarakal, Bupati Sumbawa Tekankan Pembangunan Moral Harus Seiring Dengan Fisik
Bupati Sumbawa menegaskan bahwa status sebagai ASN bukanlah sebuah hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Menjadi ASN berarti memikul kewajiban yang lebih besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil, cepat, dan manusiawi,” jelasnya.
Masyarakat tidak peduli apakah pejabat tinggi, pejabat administrator, pejabat fungsional maupun pejabat pelaksana. “Yang mereka rasakan adalah apakah urusan mereka dipermudah atau dipersulit, apakah mereka dilayani dengan ramah atau justru dipingpong dari satu meja ke meja lainnya. Apakah pemerintah hadir sebagai solusi atau malah menjadi sumber persoalan baru,” sambungnya.
Lebih lanjut, Bupati Sumbawa berharap para ASN yang baru saja diambil sumpahnya mampu menghadirkan wajah birokrasi yang lebih baik, dekat dengan masyarakat, mau mendengar aspirasi, serta bekerja bukan semata karena pengawasan, tetapi karena kesadaran bahwa pekerjaan merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kepada bangsa dan daerah.
Ia menyoroti bahwa tantangan terbesar birokrasi saat ini bukanlah kurangnya aturan atau pedoman. “Berbagai regulasi telah tersedia, bahkan sebagian di antaranya saling tumpang tindih. Namun yang sering menjadi persoalan adalah konsistensi dalam pelaksanaan aturan tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga disiplin, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai ASN,” terangnya.
Baca juga : Bupati Sumbawa Dikaitkan Dengan Organisasi Terlarang, NasDem Sumbawa Kecam Pernyataan Orator Aksi Demo 116
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa mengingatkan bahwa sumpah yang telah diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan perjanjian moral yang mengikat antara seorang ASN dengan pemerintah serta dengan Tuhan Yang Maha Esa.
“Sumpah yang saudara ucapkan hari ini bukan hanya janji kepada pemerintah, tetapi juga janji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat-kalimat yang diucapkan saat sumpah akan menjadi pengingat sepanjang perjalanan pengabdian saudara sebagai ASN,” tutupnya.
Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh makna, menandai dimulainya babak baru pengabdian bagi 209 ASN yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (SN/01)
