Buka Forum Satu Daerah, Sekda Sumbawa Ingatkan Satu Data Jadi Landasan Utama Kebijakan Daerah

Sunbawa, SelarasNews.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan pentingnya data yang valid, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., saat membuka Forum Satu Data Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula H. Madelaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, pada Kamis, (10/09).

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bapperida, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Kepala Diskominfotiksandi Kabupaten Sumbawa yang diwakili oleh Sekdis, pimpinan OPD terkait, serta para camat.

Baca juga : UKW dan OKK PWI NTB Diikuti 120 Peserta, Wartawan Didorong Utamakan Ketelitian dan Kebenaran

Mewakili Bupati Sumbawa, Sekda menegaskan bahwa Satu Data Daerah bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.

“Data itu dilahirkan oleh walidata dan diproduksi oleh masing-masing perangkat daerah. Data tersebut harus valid karena menjadi dasar kebijakan,” ujar Sekda Sumbawa.

Forum yang diinisiasi Bapperida bersama BPS tersebut juga menjadi wadah memperkuat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, tutup sekda.

Baca juga : Kembali ke Lawang Tua, Bupati Sumbawa Tegaskan Tak Boleh Ada Tambang Ilegal

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., mengatakan Forum Satu Data Daerah merupakan implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Forum ini diarahkan untuk memastikan data yang menjadi dasar kebijakan Pemkab Sumbawa valid, akurat, dan menggunakan standar yang sama.

“Forum ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola data dan kualitas perencanaan pembangunan,” jelasnya.

Mengusung tema “Mewujudkan Satu Data Sumbawa yang Terintegrasi, Akurat, dan Berbasis Kolaborasi”, forum tersebut menargetkan tiga keluaran utama, yakni kesepakatan koordinasi partisipatif, Rencana Aksi dan Daftar Kebutuhan Data 2026, serta berita acara resmi.

“Intinya, Sumbawa ingin membangun Satu Data, Satu Standar, Satu Rujukan, agar kebijakan tepat sasaran, pungkasnya. (SN/01)